Ada sebuah teks berusia 2.300 tahun yang recomended dibaca setiap pejabat kementerian ketenagakerjaan di Indonesia. Namanya Arthasastra sebuah risalah tata negara karya Kautilya, seorang perdana menteri Kekaisaran Maurya. Salah satu dari pokok pikirannya yang menarik dari risalah tersebut yaitu; negara yang membiarkan kelas pekerjanya hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan sedang menggali kuburannya sendiri.
Kautilya mungkin bukan seorang filosof yang mainstream dimasa nya. Sekurang kurangnya Ia adalah teknokrat atau kaki tangan penguasa yang perhitungan dalam pemerintahan yang terkalulasi. Salah satu pemikirannya menohok: perlindungan buruh bukan soal belas kasihan, melainkan soal kelangsungan hidup negara itu sendiri, sebuah prinsip yang disebut yogakshema.
Di tengah hiruk-pikuk diskursus perburuhan modern yang sering kali kita menyoal hal yang berkaitan dengan dikotomi hak dan kewajiban. Penulis ingin mengajak kembali menengok dua kutub pemikiran besar yang membedah tatanan sosial yaitu Kautiliya Arthasastra dari India kuno dan Marxisme dari era industri. Keduanya menawarkan kacamata yang berbeda dalam memandang posisi manusia dalam mesin ekonomi. Di satu sisi, Arthasastra melalui sistem Catur Varna menekankan pada harmoni fungsional dan svadharma (kewajiban khusus) sebagai perekat sosial demi tercapainya Yogakshema (kesejahteraan dan keamanan umum) (Bisht, 2019). Di sisi lain, Marxisme mendalami realitas dengan sudut pandang kesadaran kelas, yang melihat hubungan antara pemilik modal dan buruh sebagai arena kontradiksi (berebut kuasa) tentang nilai-lebih (Suryajaya, 2013).
Perlu diketahui dalam Hinduisme konsep Catur Varna merupakan sistem pembagian empat golongan fungsional dalam masyarakat yang diciptakan berdasarkan perbedaan Guna (semacam sifat alamiah) dan Karma (perbuatan) untuk menjamin ketertiban sosial serta kesejahteraan dunia (Tim Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda, 2021). Struktur ini terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu: Brahmana yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, mengajar, dan melaksanakan ritual keagamaan; Ksatriya yang bertanggung jawab atas administrasi negara, perlindungan rakyat, dan kemahiran dalam persenjataan; Vaisya yang berperan sebagai pilar ekonomi melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan perdagangan; serta Sudra yang bertugas memberikan pelayanan kepada tiga golongan lainnya, namun dalam Arthasastra mereka juga diakui memiliki peran ekonomi dalam bidang pertanian, kerajinan, hingga seni hiburan (Kautilya, 1992). Setiap golongan memiliki kewajiban khusus yang disebut svadharma, asumsinya pelaksanaan tugas yang sesuai bakat alamiah masing-masing diyakini dapat membawa seseorang menuju kesempurnaan hidup dan menjaga stabilitas negara dari kekacauan.
Dalam Arthasastra, pembagian kerja melalui empat varna (Brahmana, Ksatriya, Vaisya, dan Sudra) bukan sekadar hierarki yang kaku, dikatakan juga sebagai sebuah jaringan fungsional untuk menjaga ketertiban dunia agar tidak jatuh pada tragisnya hukum rimba atau matsyanyaya. Kelompok Sudra, misalnya, diakui sebagai tulang punggung produksi melalui pertanian dan kerajinan, dengan peran negara yang paternalistik untuk melindungi upah dan hak-hak mereka (buruh) melalui regulasi yang ketat (Bisht, 2019). Kesadaran kelompok di sini bersifat organik dan kooperatif, yang di samping itu juga didorong oleh kepatuhan pada “ordo kosmis” yang dianggap suci.
Di sisi lain, bagi kacamata Marxist, ketertiban semacam itu sering kali dipandang sebagai kedok bagi eksploitasi sistemik. Kesadaran kelas muncul ketika kaum pekerja (proletar) menyadari posisi objektif mereka sebagai penjual tenaga kerja yang nilai produksinya diekstraksi demi laba kapitalis (Suryajaya, 2013). Berbeda dengan visi keseimbangan dan harmoni yang didambakan Arthasastra, kesadaran kelas Marxist bersifat antagonistik dan revolusioner, bertujuan untuk menggulingkan struktur kelas demi menciptakan masyarakat tanpa kasta ekonomi (Marx et al., 1990).
Arthasastra menurut penulis dapat memiliki sumbangsih dalam diskursus perburuhan hari ini dengan mengusulkan “Jalan Ketiga” melalui konsep seperti Sanatan Economics yang coba diperkenalkan oleh para sarjana India (Jakhar et al., 2023). Pendekatan ini mencoba menyelaraskan kembali etika kewajiban yang tua atau kuno dengan perlindungan buruh modern, menempatkan kesejahteraan manusia di atas pertumbuhan materi semata. Pertanyaannya kemudian, apakah buruh hari ini menemukan titik temu antara bakti terhadap tugas sosial ala Arthasastra dengan keberanian yang revolusioner ala keadilan ekonomi ala Marx? Disclaimer sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran buruh atau pekerja dibicarakan dalam dua tradisi yang berbeda anatara Kautilyan dan Marxist. Yang akhirnya bermuara pada pentingnya Buruh memiliki kesadaran kelas serta kewajiban atau swadharma.
Persoalan Upah: Perlindungan Paternalistik vs. Kontradiksi Kelas
Perbedaan paling kentara antara Arthasastra dan Marxisme terletak pada pengetahuan dan tindakan negara dalam memandang “nilai” dari keringat buruh. Dalam pandangan Kautilyan, negara hadir sebagai domain paternalistik yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi secara sewenang-wenang (Kangle, 1969). Arthasastra dalam hal ini berusaha menekankan bahwa upah harus ditentukan melalui kontrak publik yang transparan atau mengikuti adat istiadat yang berlaku (Sihag, 2005). Jika kontrak tidak ada, sistem bagi hasil otomatis diberlakukan, contohnya, seorang petani atau penggembala berhak menerima sepersepuluh dari hasil produksinya (Kautilya, 1992). Negara Kautilyan bahkan memberikan insentif tambahan bagi pekerja yang produktif, seperti pemberian hadiah pada hari raya bagi para pemintal benang dan pegawa negara yang efektif (Basu, 2011). Di sini, upah dipandang sebagai sarana untuk mencapai Yogakshema, berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan rakyat yang menjadi tanggung jawab utama seorang raja.
Namun, Karl Marx menawarkan kritik yang jauh lebih dingin terhadap peran negara dalam sistem ekonomi. Baginya, dalam masyarakat kapitalis, negara bukanlah pelindung yang netral, melainkan alat kelas penguasa untuk melegitimasi eksploitasi (Marx et al., 1990). Marx melihat upah bukan sebagai “harga kerja” yang adil, melainkan sebagai harga “tenaga kerja” yang ditekan hingga batas minimum kebutuhan fisiologis buruh agar pemilik modal dapat mengekstraksi nilai-lebih sebesar mungkin. Jika Kautilya melihat denda bagi majikan yang menahan upah sebagai bentuk keadilan, Marx akan melihat regulasi semacam itu hanya sebagai cara sistem mempertahankan dirinya agar buruh tetap mampu bereproduksi untuk terus bekerja.
Dialektika ini menyisakan pertanyaan mendasar bagi kita hari ini; apakah regulasi tenaga kerja modern kita saat ini benar-benar berfungsi sebagai “mode paternalistic” yang melindungi sebagaimana diimpikan Arthasastra, ataukah sekadar “skema reproduksi kapital” yang dibedah oleh Marx? Memahami kedua perspektif ini membantu kita menyadari bahwa di balik setiap angka upah minimum, terdapat pertempuran antara etika kewajiban sosial dan realitas pertentangan kelas yang yang tak kunjung usai.
Bahan Bacaan
Basu, R. L. (2011). Kautilya’s Arthasastra (300 B.C.): Economic Ideas. Ratan Lal Basu Smashwords Edition.
Bisht, M. (2019). Kautilya’s Arthashastra: Philosophy of strategy. In Kautilya’s Arthashastra: Philosophy of Strategy. https://doi.org/10.4324/9780429329333
Jakhar, B., Kumar, V., Sharma, S., & Sunil. (2023). Sanatan Economics: An Eternal Economic Order. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 16(4), 708–714. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0043
Kangle, R. P. . (1969). The Kauṭilīya Arthaśāstra PART III. University of Bombay.
Kautilya. (1992). THE ARTHASASTRA (RANGARAJAN L.N., Ed.). Penguin Classics.
Marx, Karl., Fowkes, Ben., Mandel, Ernest., & Engels, Friedrich. (1990). Capital : a critique of political economy. Volume 1. Penguin Books in association with New Left Review.
Sihag, B. S. (2005). Kautilya on Ethics and Economics. Humanomics, 21(3), 1–28. https://doi.org/10.1108/eb018902
Suryajaya, M. (2013). Asal-Usul Kekayaan : Sejarah Teori Nilai dal am Ilinu Ekonomi dari Aristoteles. In Rsist Book.
Tim Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda. (2021). BHAGAVADGĪTĀ DAN TERJEMAHANNYA. Kemeterian Agama RI.
