Matahari baru saja beranjak dari tidurnya ketika aku men-starter kuda besi dari arah Sleman menuju pelataran Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten. Di perjalanan, angin sepoi dari arah Merapi bercampur polusi Trans Jogja yang hitam pekat, membawa aroma harapan dan penyakit sekaligus.
Klaten, salah satu daerah di “tengah Jawa,” kini bangga memiliki satu-satunya kampus Hindu negeri di pulau ini. Suara panitia penerimaan mahasiswa baru berseliweran di telingaku, menegaskan daya tawar strategis lembaga besutan Kementerian Agama ini dalam upaya diversifikasi pendidikan agama. Namun di balik hiruk-pikuk promosi itu, hatiku diliputi tanya. Nama “Jawa Dwipa” yang melekat pada institusi ini punya konsekuensi historis yang amat luas. Apa sebenarnya makna “Jawa” dalam Jawa Dwipa sebagai sebuah institusi pendidikan? Aku menatap logo kampus yang gagah dengan gambar Candi Prambanan sebagai salah satu simbol peradaban Hindu Nusantara, lalu menoleh ke plang nama di gerbang. Tidak ada satu aksara Jawa pun di sana.
Paradoks di Gerbang
Aku teringat analisis Koentjaraningrat tentang unsur-unsur kebudayaan sebagai variabel penting memahami identitas suatu bangsa. Selama di Jawa, bahasa bagiku menjadi penciri yang paling stabil dalam mengenali sebuah kebudayaan. Lebih stabil dibanding makanan atau arsitektur yang gampang berubah bentuk. Bahasa Jawa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan gambaran etika dan kehalusan budi.
Tapi di sinilah paradoksnya mulai terasa ganjil: kampus ini memakai Candi Prambanan sebagai lambang sebuah pilihan arsitektural, sementara penanda yang menurutku paling stabil, aksara Jawa, justru tidak hadir di plang depan. Mungkin ini bukan kelalaian, melainkan cermin dari sebuah kebingungan kultural yang laten dari segi bahasa. Apakah “Jawa” di sini merujuk pada Jawa Kuno pra-Islam, atau pada Jawa Mataram yang sudah lama berakulturasi dengan Islam? Dua tradisi yang tidak selalu bisa dirujuk dengan simbol yang sama.
Atau pertanyaan yang barangkali lebih jujur untuk aku ajukan sebagai perantau dari Lombok apakah “Jawa Dwipa” di sini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai identitas etnis-linguistik, melainkan istilah kosmologis lama untuk pulau Jawa dalam pengertian Hindu-Nusantara yang lebih luas, sebagaimana hal itu biasanya dipakai pada berbagai naskah kuno? Kalau benar, maka pencarianku mengenai aksara Jawa di plang kampus barangkali salah alamat sejak awal. Pertanyaan yang agak sensitif memang, untuk perkara identitas, tapi justru karena itu perlu diajukan, bukan dihindari.
Identitas sebagai Karakter dan Simbol
Lembaga ini diresmikan sebagai negeri pada 2024, transisi dramatis dari status swasta Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten yang berdiri sejak 1988. Tahun ini genap dua tahun perjalanan itu, dan dies natalis bukan sekadar seremoni ulang tahun, melainkan momen untuk jujur bertanya: identitas macam apa yang sedang dibangun institusi ini?
Di sinilah aku sadar bahwa mencari “Jawa” tidak cukup berhenti pada plang dan logo. Asta Brata yang diwariskan Rama kepada Wibisana dalam pewayangan Jawa mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak delapan dewa yang adil seperti air (hambeging tirta), menerangi seperti matahari (hambeging surya). Ini bukan sekadar kata kata bijak yang sering kita dengar dalam pewayangan Jawa saja, melainkan ukuran fungsional: identitas “Jawa” sebuah institusi barangkali lebih tepat diuji dari karakter kepemimpinannya, bukan dari ada atau tidaknya aksara di plang itu.
Istilah karma yoga dalam Bhagavadgītā pun di sisi lain mengajarkan disiplin kerja tanpa mengharap hasil. Tapi ajaran ini baru punya makna kalau diuji, bukan sekadar dikutip. Dan ujian itu ada di depan di kantin kampus, tempat para sejawat berkumpul misalnya.
Kantin dan Kesejahteraan
Di kantin, wajah lelah namun penuh dedikasi tampak jelas. Isu paling umum yang kudengar adalah fasilitas mahasiswa dan kesejahteraan pegawai. Banyak yang telah mengabdi belasan tahun kini masih bersabar menunggu kepastian status kerja. Di era susah cari kerja, era efisiensi anggaran, dan kenaikan harga yang menggila, ketidakstabilan ini berdampak besar pada batin mereka.
“Mas Putu,” sapa Pak Pujo, dosen senior yang rambutnya telah memutih, “menjadi pemimpin di masa transisi ini memang berat. Konsep tata-tentrem dalam tradisi Jawa, damai dan tertib itu mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.”
Pak Pujo benar, dan disinilah letak ujian sesungguhnya bagi nilai-nilai yang kusebut tadi. Kelembagaan kampus ini masih membutuhkan pendampingan intensif dari “pusat”, istilah yang dipakai warga kampus untuk regulasi administratif negara. Pimpinan harus menyeimbangkan tuntutan itu dengan kepentingan dan nilai lokal yang ingin dipertahankan. Tapi bagaimana kita bisa bicara tentang Mulat Sarira, sebuah laku spiritual untuk mengevaluasi diri dalam pemaknaan Jawa, jika perut para ksatrianya masih sering mengalami asam lambung kronis karena kesejahteraan yang belum stabil? Mulat Sarira tanpa kesejahteraan yang jelas hanya jadi jargon rapat, bukan laku yang hidup.
Di ruang kelas, aku mencoba mengajak diskusi pada mahasiswa bahwa Hindu di Jawa punya corak sinkretis yang layak dieksplorasi sekaligus dikritisi. Perpaduan ajaran Veda dan etika Jawa. Motto kampus, Widya Winaya Dadati, menyebut bahwa ilmu pengetahuan seharusnya memberi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu, bagiku, adalah kemampuan menerapkan tepa selira, tidak menyakiti orang lain karena kita sendiri tahu rasanya disakiti. Dalam filosofi Jawa, Kawicaksanan bermakna terampil dalam menggunakan akal budi, pengalaman dan bertindak yang tepat/ pener (sebuah posisi mental seimbang). Yang jikalau dilihat dalam Bhagavad Gita ini mirip dengan ajaran Sthitaprajña dimana seseorang tidak lagi diombang ambing oleh suka ataupun duka. Sebuah nilai yang seharusnya berlaku bukan hanya di ruang kelas tapi diusahakan di sosialitas umum.
Dua Tahun dan Merayakan Simbol
“Jika ingin berkenalan dengan Jawa dalam Jawa Dwipa,” kataku di depan kelas, “minimal pahamilah sikap asah, asih, dan asuh.” Asih berarti mencintai sesama, asah saling mempertajam intelektual, asuh saling membimbing atau ngemong. Alumni STHD yang telah mengukir nama sebaiknya dirangkul untuk mendudukkan persoalan kampus lebih komprehensif dan partisipatif. Banyak kampus lain membuktikan bahwa adanya ruang-ruang perjumpaan bagi alumni untuk berkontribusi menghasilkan kemajuan nyata, bukan sekadar seremoni nostalgia.
Sore itu aku berdiri di depan gerbang kampus. STAHN Jawa Dwipa bukan sekadar bangunan megah hasil penegerian. Adalah bangunan kapal besar yang sedang mencari arah di tengah kabut nilai-nilai Jawa yang terkadang “hitam” dan penuh kamuflase.
Pimpinan kampus dan warga akademiknya, jikalau dibuka buku tentang kepemimpinan Jawa, menerapkan filosofi Tri Brata: rumangsa melu handarbeni (merasa ikut memiliki), wajib melu hangrukebi (wajib ikut membela), dan mulat sarira hangrasa wani (mawas diri). Tanpa mawas diri, institusi ini hanya akan jadi birokrasi kaku yang kehilangan spiritualitasnya, sebuah kampus yang punya candi di logonya setidaknya punya keberanian menengok ke dalam.
Mencari Jawa dalam Jawa Dwipa adalah perjalanan panjang. Ia bukan akhir, melainkan penghargaan terhadap proses. Perjuangan mengeksplorasi kembali nilai leluhur, keberanian menikmati “zaman edan” dalam bahasa Ki Ranggawarsita, dunia penuh korupsi dan ketidakpastian, dengan bertumpu pada Sastra Jendra, dan tentang bagaimana menjadikan agama dan budaya sebagai pelayan kemanusiaan.
Ketika starter motor matic dan aku beranjak, aku melihat pegawai satu per satu menuju tunggangan mereka. Aku tahu, selama masih ada orang-orang berjiwa sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja keras tanpa motif tersembunyi. Kampus ini bukan hanya tempat belajar agama, tapi kawah candradimuka bagi ksatria Jawa Dwipa masa depan yang punya kecerdasan intelektual sekaligus kelembutan batin Jawa.
Sore itu, sayup terdengar suara gamelan berlatih anak UKM Gamelan, harmoni yang terus berupaya menyatukan pukulan besi dan kulit kendang masuk ke perasaan manusia, agar manusia lebih halus budi dan lembut perasaannya, tidak sering bertengkar dan marah-marah.
Dua tahun bukan usia untuk merayakan pencapaian simbolik. Usia untuk bertanya, sudahkah institusi ini menjalankan visinya dan misinya? Apakah itu cara menemukan Jawa dalam Jawa Dwipa?
